Tag Archives: badan standar nasional

Home / badan standar nasional
1 Post
Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNII)

DASAR HUKUM

Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia tentang standarisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan

  1. Undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
  2. PP no. 58/2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
  3. PERMENDAG No. 14/M-DAG/PER/2007 tentang standarisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan standar nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan.
  4. PERMENDAG No 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa

PROSES PEMBUATAN SNI

  1. Mendapatkan sertifikat kesesuaian yang diberikan kepada pelaku usaha yang produknya memenuhi persyaratan SNI yang dinyatakan dengan SPPT SNI atau sertifikat lainnya yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian konsumen. Adapun yang dimaksudkan dengan tanda kesesuaian adalah tanda SNI .
  2. Mendapatkan Nomor Registrasi Produk (NRP) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh kementrian perdagangan RI yang diberikan terhadap barang produksi dalam negeri yang SNI-nya diberlakukan secara wajib sebelum diperdagangkan.
  3. Mendapatkan Surat Pendaftaran Barang (SPB) adalah dokumen import yang diterbitkan oleh direktur jenderal perdagangan luar negeri kementrian perdagangan RI Cq. Direktur pengawasan dan pengendalian mutu barang, digunakan sebagai salah satu dokumen yang wajib dilampirkan pada saat Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
  4. Nomor yang terdapat dalam surat pendaftaran barang (SPB) dan diberikan terhadap barang import yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.

SNI Wajib Terhadap Barang Dan Atau Jasa Oleh Pimpinan Instansi Teknis

  1. Standar

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan dengan memperhatikan syarat syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk mendapatkan manfaat yang sebesar besarnya.

  1. Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.

 

Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang Yang Diperdagangkan

  1. Pengawasan terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang diperdagangkan dalam negeri melalui pengawasan pra pasar atau pengawasan di pasar.
  2. Pengawasan pra pasar atau pengawasan di pasar terhadap barang yang telah diberlakukan SNI wajib dan telah diinformasikan (notifikasi) kepada organisasi perdagangan dunia.
  3. Pengawasan pra pasar atau pengawasan dipasar dilakukan sebelum dan pada saat barang beredar di pasar.
  4. Penawasan Nomor Registrasi Produk (NRP) terhadap barang produksi dalam negeri yang telah memiliki SNI wajib.
  5. Pengawasan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) terhadap barang produksi luar negeri (impor) yang telah memiliki SNI wajib.
Standar Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia

Kewajiban Pelaku Usaha

  1. NRP yang telah diterbitkan oleh pelaku usaha tembusannya disampaikan cq. Direktur Pengawasan barang beredar dan jasa serta gubernur cq Kepala Dinas Propinsi dan Bupati/walikota cq Kepala Dinas Kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perdagangan sesuai domisili pelaku usaha.
  2. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang telah diberlakukan SNi wajib bertanggung jawab terhadap mutu dan hasil produksinya.
  3. Pelaku usaha yang telah memperoleh NRP wajib mencantumkan NRP pada barang atau kemasan di bawah tanda SNI atau tanda kesesuaian lainnya.
  4. Pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran wajib memberikan informasi yang benar.
  5. Pelaku usaha yang telah memiliki NRP wajib melaporkan setiap perubahan informasi terhitung 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan ke direktorat jenderal luar negeri cq. Direktur pengawasan dan pengendalian mutu barang,
  6. NRP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

 

 

SANKSI

  1. Pelaku usaha yang tidak melakukan penarikan barang dari peredaran dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan izin usaha atau tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dibidang perdagangan.
  2. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan re-ekspor atau pemusnahan barang dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dibidang perdagangan.
  3. Pencabutan izin usaha dilakukan oleh pejabat berwenang menerbitkan izin.
  4. Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi kesesuaian standar dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

KETENTUAN PERALIHAN

  1. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI Wajib dan telah beredar di pasar saat diberlakukan peraturan menteri ini diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun sejak diberlakukan peraturan menteri ini untuk mencantumkan NRP atau NPB pada barang atau kemasan.
  2. Apabila barang barang masih beredar di pasar dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka pelaku usaha wajib mencantumkan NRP atau NPB pada barang atau kemasan

Sumber : Disperindag Kota Depok